Tanjungpinang, Infotoday.id – Rapat pengusulan dan penyusunan SSH dalam rangka perencanaan anggaran APBD-P 2023 dan APBD 2024 pada Sekretariat DPRD Kepri di Beverly Hotel Batam, Kamis (2/3), berpolemik karena sejumlah pejabat penting tak hadir.
Berdasarkan data yang didapatkan media ini, undangan dengan agenda rapat tersebut disampaikan kepada Kabag Umum dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kepri, Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kepri, Kabag P2AKD Sekretariat DPRD Kepri, Kasubbag TU, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan Sekretariat DPRD Kepri.
Selain itu, juga disampaikan ke Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat DPRD Kepri, Fungsional Perancang Undang-Undang Ahli Muda Sekretariat DPRD Kepri.
Kemudian Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sekretariat DPRD Kepri, Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Muda Sekretariat DPRD Kepri, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kepri.
Lampiran surat undangan nomor B-593.1/82/Setwan/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023.
Panitia pelaksana mengundang masing-masing nama yang ada dalam lampiran tersebut di atas beserta 1 orang staf untuk menghadiri kegiatan yang dimaksud.
Bahkan, dalam surat undangan tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Martin L Maromon.
Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kepri, Jhon A Barus, dikonfirmasi Infotoday.id, Jumat (3/3) malam, menyebut rapat tetap dilaksanakan walaupun Sekretaris Dewan, Martin L Maromon tidak hadir (absen).
“Tetap dilaksanakan. Hanya saja molor dari jadwal,” tutur Jhon.
Jhon membenarkan rapat itu tanpa dihadiri Sekretaris Dewan (Sekwan), Kabag Umum dan Kehumasan serta Kabag P2AKD Sekretariat DPRD Kepri.
“Yang tidak hadir diwakili staf masing-masing,” katanya.
Tidak hadirnya Sekwan Martin L Maromon, rapat itu tetap bisa terlaksana. Karena, kata Jhon, bersifat rapat teknis.
“Sifatnya hanya rapat teknis,” tuturnya.
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Jhon tak ingat biaya yang digunakan dalam rapat pengusulan dan penyusunan SSH dalam rangka perencanaan anggaran APBD-P 2023 dan APBD 2024 pada Sekretariat DPRD Kepri ini.
“Secara rinci saya tak ingat berapa biaya yang dihabiskan untuk rapat. Saya belum mendapatkan jumlah seluruh tagihan,” ungkapnya.
Jhon membantah soal desas-desus pelantikan dirinya sebagai Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kepulauan Riau (Kepri) menggunakan anggaran dan fasilitas Setwan di hari yang sama.
“Tidak benar. Anggaran dari urunan pengurus, dewan pertimbangan dan kontribusi dari DPP,” tuturnya.
(suaib/dar)
