Infotoday.id. Tanjungpinang- Puluhan padagang kaki lima (PKL) Kountener Teluk Keriting, Kelurahan Tanjungpinang Barat, mendatangi rumah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, Senin (30/10) sore.
“Tujuan kami mendatangi rumah Gubernur Kepri, bapak Ansar Ahmad adalah menyampaikan permohonan diskresi Bapak Gubernur atas penempatan ruang jalan yang kosong di teluk Keriting, agar masyarakat tempatan bisa melakukan aktivitas yang bisa menghasilkan ekonomi, yakni berjualan untuk sementara,”kata Trio Jumalita selaku Ketua Forum Masyarakat Teluk Keriting.
Kedatangan puluhan pedagang tersebut, disebabkan sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat secara resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau, maupun kepada bapak Gubernur Kepri itu sendiri, dimana intinya kami masyarakat Teluk Keriting meminta izin untuk berjualan.
“Karena beberapa kali surat yang kami layangkan tidak membuahkan hasil, maka sebagai masyarakat Kepri kami menaruh harapan kepada bapak Gubernur untuk membatalkan keputusan Dinas PUPR yang meminta Satpol-PP untuk melakukan penggusuran paksa terhadap PKL Teluk Keriting,”kata Trio.
Selain alasan tersebut, puluhan pedagang tersebut cukup risau, mengingat Satpol-PP akan melakukan penggusuran paksa secara diam-diam pasca dikeluarkannya surat pemberitahuan batas waktu pengosongan lokasi jalan lingkar Proyek Gurindam 12 tersebut.
Trio juga mengungkapkan, sebagai masyarakat tempatan, berjualan dilokasi tersebut sebenarnya memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya, sebab selama adanya aktivitas pedagang, lokasi tersebut sebelumnya kerap dijadikan tempat maksiat.
“Sebelum kami membuka lapak dilokasi tersebut, banyak hal-hal negatif yang kami temukan, mulai dari botol minuman keras hingga alat kontrasepsi. Sebagian masyarakat hal-hal tersebut sangat tidak baik. Dengan alasan itulah kami meminjam untuk berjualan dilokasi tersebut untuk sementara,”bebernya
Trio juga menjamin, bilamana nantinya proyek lanjut milik provinsi Kepri tersebut dilanjutkan, maka pihaknya akan suka rela mengsongkan tempat tersebut.
“Kalau proyek itu dilanjutkan, sebenarnya kami dengan suka rela akan kami kosongkan tempat tersebut. Namun, karena hingga akhir tahun ini tidak ada aktivitas kelanjutan proyek itu, maka bahu jalan yang belum jadi tersebut kami manfaatkan dengan baik,”bebernya.
Iapun berharap, Gubernur Kepri bisa mengevaluasi keputusan Dinas PURP Kepri dan rencana Satpol-PP yang akan menggusur pedagang Kountener milik pedagang tersebut, mengingat pedagang tersebut merupakan warga asli tempatan.
“Mohon bapak Gubernur untuk bisa membuka hati, mengingat proyek ini belum dilanjutkan, mohon rencana penggusuran ini dibatalkan,”harapnya
Puluhan pedagang tersebut hanya diterima oleh Kabid Trantib Satpol-PP Kepri, Dosso. Ia hanya menyampaikan bahwa bapak Gubernur Kepri sedang berada di Jakarta.
Kepada awak media, Dosso juga tidak bisa memberikan jawaban terkait rencana penggusuran secara diam-diam seperti yang disampaikan oleh PKL tersebut.
“Nanti biar pimpinan aja yang memberikan penjelasan ya. Terimakasih,”kata Dosso usai berdialog dengan PKL tersebut.
