INFOTODAY.ID. Kepri. Tokoh Masyarakat Kepri, Maskur Tilawahyu menyoroti pernyataan Ganti Gubernur. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang bersifat emosional tanpa berfikir cerdas.
“Pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak memikirkan kemajuan Kepri. Pernyataan yang bersifat emosional sesaat. Kepri akan mundur dua tahun jika Kepri harus mengganti Gubernur,”tegas Pria yang juga advokat itu.
Ia menjelaskan, APBD Kepri tahun 2025 100% merupakan program Pak Ansar, karena sesuai aturan yang ada bahwa Ranperda APBD 2025 itu sudah selesai dan oktober ini dibahas bersama DPRD untuk di sahkan paling lama 31 November nanti.
“Artinya Gubernur baru tidak bisa lagi utak-atik lagi APBD 2025, hanya jalankan aja,”tambahnya.
“Jika terpilih Gubernur baru, maka pada tahun 2025 baru merancang untuk APBD 2026. Padahal, APBD Kepri itu sangat-sangat kecil dan terbatas. Pak Ansar bisa membangun Kepri secara merata di 7 kabupaten dan kota selama ini adalah karena keberhasilannya memperjuangkan dana APBN.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Perlu persiapan perencanaan yg matang dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Untuk mendapatkan dana APBN itu, maka Pemerintah Provinsi harus menyiapkan perencanaan, DED maupun dana pendampingan, yang sudah barang tentu baru bisa dianggarkan pada APBD 2026. Jadi kalau Kepri ganti Gubernur yang baru, maka efektif dia baru bisa bekerja dengan APBD murni rancangan dia itu baru tahun 2027,”tegasnya.
Lantas apakah sudah pasti tahun 2027, Pemerintah pusat mau membantu semua program yang diusulkan Gubernur baru?. Belum tentu, ini Presiden baru, pemerintahan baru. Secara hitungan politik dan kepercayaan selama ini maka pemerintah pusat itu berada bersama Ansar.
“Pasangan Ansar-Nyanyang merupakan pasangan yang di dukung oleh Presiden RI nantinya, yakni bapak Prabowo Subianto dengan koalisinya, dan ini sangat menguntungkan masyarakat Kepri,”ujarnya.
Sangat rasional untuk kemajuan Kepri adalah memberikan laluan dan kepercayaan pada pak Ansar, untuk meneruskan pembangunan yang sudah bagus selama ini, karena sudah terencana dengan baik dan sudah mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat. Kalau Gubernur berganti, maka Kepri akan mundur 2 tahun.
