Natuna, Infotoday.id – Sebagai mana di ketahui kabupaten Natuna merupakan salah satu daerah penghasilan migas, namun dalam tiga bulan terahir ini terjadi kelangkaan BBM subsidi nelayan.
Kelangkaan BMM Subsidi nelayan ini sudah dipastikan berimbas pada pertumbuhan perekonomian nelayan karena tidak bisa beraktivitas sebagai mana mestinya.
Menurut, Plt Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna, Hendri kuota BBM subsidi untuk nelayan Natuna itu cukup.
“Namun, pada praktek distribusinya saja yang salah, karena banyak dari para penyalur ini malah menjual minyak kepada yang bukan nelayan, tentunya praktek yang seperti ini yang harus kita awasi bersama,” ujar Hendri, usai mengikuti rapat pembahasan BBM Subsidi Nelayan, di Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kamis (23/06).
Lanjut Hendri, sampai saat ini masih banyak nelayan-nelayan yang tidak mempunyai Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), sebagai salah satu syarat untuk meminta rekomendasi untuk memperoleh BBM Subsidi Nelayan.
“Nelayan-nelayan kita yang 1 Gross tonnage (GT) mereka terkendala untuk mengurus TDKP, Maka kemaren lahirlah kebijakan oleh Bupati kita, dibenarkan camat untu mengeluarkan rekomendasi untuk mengakomodir nelayan-nelayan yang 1GT ini, maka lahirlah rekomendasi perkumpulan masyarakat nelayan,” tuturnya.
Hendri juga menyangkan, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati salah dipergunakan oleh pihak penyalur.
“Rekomendasi telah salah gunakan oleh penyalur, mereka mengambil minyak berdasarkan jumlah nelayan mereka, anggotanya ada, tetapi minyaknya dijual kemana-mana dengan harga yang lebih tinggi, sehingga penikmatnya BBM nelayan bersubsidi ini bukan nelayan yang di akomodir oleh penyalur,” tegasnya.
Hendri juga menuturkan, jika memang terjadi pengurangan jumlah kuota BBM subsidi secara nasional, pengurangan ini tidak terlalu berdampak, lantaran pengajuannya untuk nelayan kabupaten Natuna lebih besar.
“Emang ada pengurangan kouta secara Nasional, tetapi khusus untuk nelayan natuna tidak terlalu berdampak karena kuota yang diajukan cukup besar, kami melihat di SPBUN minyak banyak kok,
buktinya penyalur bisa memperoleh minyak, 2 sampai 3 ton dengan mudah mereka peroleh sementara nelayan di bebani dengan ketentuan dan persyaratan yang rumit,” lugasnya.
Selain itu, Hendri juga berharap agar seluruh nelayan memiliki rekomendasi secara pribadi, tidak melibatkan lagi para penyalur atau pengelola perkumpulan nelayan, sehingga penyaluran BBM Subsidi Nelayan ini bisa lebih tepat sasaran.
“Untuk pemerintah kita berharap permudahkan pembuatan izin untuk memperoleh rekomendasi ini, jika perlu jemput bola, kalau untuk pengawasan libatkan lah semua pihak dari yang terbawah,” harapnya (Red)
