OPINI. INFOTODAY.ID. Program seragam gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB di Kepulauan Riau (Kepri) telah membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama keluarga menengah ke bawah.
Pada tahun ajaran 2024/2025, Pemprov Kepri mengalokasikan Rp16,528 miliar untuk program ini, memberikan dua stel seragam kepada 26.780 siswa baru (sumber: kepriprov.go.id). Namun,
dengan dinamika politik yang terus berkembang, muncul pertanyaan: apakah program ini akan berlanjut pada tahun ajaran 2025/2026?
Meskipun Gubernur Ansar Ahmad kembali terpilih, belum ada kepastian mengenai kelanjutan program ini. Setiap pemerintahan memiliki prioritas anggaran yang bisa berubah. Beberapa tantangan dalam program ini mencakup efektivitas distribusi seragam dan transparansi
anggaran.
Kasus keterlambatan distribusi masih terjadi, menyebabkan siswa tetap harus membeli seragam sendiri di awal tahun ajaran. Jika distribusi tidak optimal, manfaat program ini patut dipertanyakan.
Kritik juga datang dari pihak yang berpendapat bahwa anggaran seragam seharusnya dialihkan ke sektor yang lebih mendukung kualitas pendidikan, seperti peningkatan fasilitas sekolah, pelatihan guru, atau beasiswa bagi siswa berprestasi. Seragam gratis memang bermanfaat, tetapi apakah ini langkah terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan?.
Namun, manfaat program ini juga tidak bisa diabaikan. Selain meringankan biaya pendidikan, seragam gratis membantu mengurangi kesenjangan sosial di sekolah. Tahun sebelumnya, program ini juga didukung kebijakan pembebasan SPP, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pendidikan gratis (sumber: rri.co.id).
Jika program ini dihentikan, maka solusi lain harus dipikirkan agar siswa tetap mendapatkan bantuan pendidikan.
Sebagai alternatif, pemerintah bisa menerapkan skema subsidi langsung bagi keluarga yang membutuhkan atau menggandeng sektor swasta melalui program CSR untuk penyediaan
seragam.
Jika anggaran dialihkan ke sektor lain, transparansi dan efektivitas penggunaannya harus dipastikan agar tetap berdampak positif bagi dunia pendidikan di Kepri.
Keputusan mengenai kelanjutan program ini harus mempertimbangkan evaluasi manfaat dan tantangan yang ada. Jika terbukti efektif, pemerintah perlu mempertahankan dan memperbaikinya. Namun, jika ada kebijakan lain yang lebih berdampak, maka solusi alternatif
harus diprioritaskan. Yang terpenting, pendidikan tetap harus dapat diakses semua siswa tanpa terkendala faktor ekonomi.
Pemprov Kepri perlu mempertimbangkan dua pembaruan program seragam sekolah untuk tahun ajaran 2025/2026.
Pertama, penerapan sistem distribusi terstruktur dengan jadwal jelas dari pemetaan kebutuhan hingga pengiriman, memastikan seragam tiba minimal dua minggu sebelum tahun ajaran baru.
Kedua, model subsidi bertingkat berdasarkan kondisi ekonomi keluarga: siswa prasejahtera mendapat dua stel gratis, keluarga menengah bawah mendapat satu stel gratis, keluarga menengah mendapat subsidi 50%, dan keluarga mampu tidak mendapat bantuan. Dana yang tersisa dialokasikan untuk fasilitas sekolah, buku, peralatan, dan pelatihan guru. Sistem ini lebih tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Oleh:
Rani Puji Lesta
Nim : 2303020031
Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji
