Infotoday.id – Usai Dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Drs. Adi Prihantara, Rabu (13/03), kegiatan Forum Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau melanjutkan dengan pembahasan Desk” antara OPD Provinsi, Bappeda dan OPD Kabupaten atau Kota dalam rangka Sinkronisasi, Konfirmasi, dan Harmonisasi Rencana Kerja.
Kegiatan yang dilaksanakan hingga Jumat, 15 Maret 2024 tersebut dihadiri Kepala OPD Provinsi Kepri, Para Kabid dan staf dilingkungan Bappeda Provinsi Kepri.
Dalam pembahasan Desk antara OPD dilingkungan Provinsi Kepulauan maupun Kabupaten/Kota itu masing-masing dibagi dalam tiga Kelompok.
Dimana dalam kelompok I yang membidangi Pemerintah dan Pembangunan Manusia. Sementara Kelompok II, meliputi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Sementara Kelompok III membidangi Infrastruktur dan Kewilayahan.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Misni menjelaskan kegiatan Forum Perangkat Daerah tersebut untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksana prioritas pembangunan daerah.
Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Kepri kata Misni, dilaksakan melalui pendekatan teknokratik.
“OPD Provinsi Kepri tidak mengakomodir usulan Kabupaten/Kota yang spektakuler dan tidak sesuai dengan tupoksi dan kewenangan, seperti program RTLH yang menjadi kewenangan Provinsi adalah wilayah dengan luasan 10-15 Ha, jika diluar itu maka tidak boleh diakomodir, dan hal tersebut juga tidak akan berpengaruh pada kinerja indikator pada RPJMD,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar program yang diusulkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang telah disusun pada Renja pada tahun 2025 yaitu 4,3-4,4 Trilliun rupiah.
