Infotoday.id – Masyarakat jasa konstruksi dan puluhan warga Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menghentikan dugaan permainan proyek ratusan miliar rupiah di provinsi itu.
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu masyarakat jasa konstruksi, Andi Cori Patahuddin didampingi puluhan tokoh pemuda Penyengat, Kamis (27/4).
Cori juga menyoroti sejumlah proyek bersumber dari APBN di wilayah Kepri yang selalu dimenangkan oleh perusahaan dari Surabaya.
“Ada beberapa proyek APBN selalu dimenangkan oleh kontraktor Surabaya dengan perusahaan dan jaringan yang sama,” tegasnya.
Bahkan, Cori menilai sosok yang masuk dalam permainan proyek diduga merupakan makelar di kementerian khususnya untuk Provinsi Kepri.
“Yang bersangkutan ini makelar proyek. Selalu menggunakan perusahaan orang lain atau biasa kita sebut pinjam bendera,” ungkapnya.
Yang lebih memprihatinkan lagi, lanjut Cori, sejumlah proyek dikerjakan asal-asalan bahkan berujung pada proses hukum di aparat penegak hukum seperti proyek Penataan Kawasan Pemukiman Senggarang, Kampung Bugis.
“Coba kita lihat proyek dengan nilai puluhan miliar ini dikerjakan dengan asal-asalan, bahkan berujung pada penetapan tersangka. Pemain dibelakang proyek ini masih bergerilya di kementerian hingga saat ini masih mengatur sejumlah proyek,” katanya.
Sebagai putra daerah, Cori bersama puluhan tokoh pemuda dari Pulau Penyengat dan Kampung Bugis merasa bertanggungjawab dalam mengawasi proyek-proyek infrastruktur di Senggarang-Kampung Bugis, Pulau Penyengat, bahkan di wilayah Kepri.
“Kami tidak ingin proyek-proyek ini kualitasnya tidak baik akibat dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Kami menginginkan bahwa kualitas proyek dapat dinikmati oleh anak-anak kami kedepannya,” tuturnya.
Cori membocorkan bahwa makelar proyek APBN di wilayah Kepri merupakan sosok yang sangat berpengaruh di kementerian walaupun secara finansial dia tidak mampu.
“Yang bersangkutan ini modal dengkul. Saya kasih tau inisialnya TA. Kami mendesak Kementerian PUPR untuk memutuskan permainan makelar proyek APBN dengan jaringan TA,” tegasnya mengakhiri.
(aib)
