Tanjungpinang, Infotoday.id – Politisi senior dari PKS, Ing Iskandarsyah, setuju jika keberadaan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri dilakukan evaluasi. Evaluasi diperlukan karena keberadaan BUP sejauh ini merugi, belum bisa memberikan manfaat dan kontribusi untuk masyarakat maupun daerah.
“Pertama saya setuju dievaluasi. Karena, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tujuannya bukan saja memberikan pelayanan, akan tetapi harus mampu mencetak keuntungan dan memberikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat. Jika tidak, lebih baik uang tersebut didepositokan di bank dan itu akan lebih efektif,” kata Ing Iskandarsyah, Selasa (31/1).
Di sisi lain dia menyarankan pemda tidak melepas BUMD begitu saja. Campur tangan dari pemerintah dalam pengembangan bisnis yang dikerjakan oleh BUP itu sendiri dirasa perlu.
“Bisnis BUMD tidak akan maju tanpa ada perlindungan dan campur tangan pemerintah daerah,” jelas pria yang pernah menjadi anggota DPRD Kepri ini.
Iskandarsyah menyarankan pemda untuk memberikan kesempatan kepada BUP dalam membangun Kepri bersama investor yang masuk.
“Pemerintah daerah harus memberikan peluang jika ada investasi yang masuk ke BUP itu sendiri. Biar BUP ambil part of bisnis dari investasi-nya. Jangan BUP-nya dibiarkan berjalan sendiri,” saran Iskandarsyah.
Menurutnya, BUP tidak akan berkembang dan maju tanpa proteksi pemerintah daerah. Sehingga ia mendorong pemerintah setempat untuk dapat bersinergi dengan BUP ketika investasi di sektor kemaritiman masuk ke wilayah Kepri.
“BUP-nya harus diajak jika ada investasi di sektor maritim yang masuk. Salah satu contoh investasi maritim PT. BAI misalkan. Harusnya BUP itu diberikan peran mengambil bagian mengelola kepelabuhanannya,” ungkapnya.
Iskandarsyah juga menyoroti kepemimpinan sejumlah Direktur di PT. Pelabuhan Kepri sejak BUP dibentuk. “Dalam jangka 5 tahun, selama kepemimpinan beberapa Direktur di PT. Pelabuhan Kepri hingga sekarang, apakah sudah mampu mencetak uang?,” herannya.
Iskandarsyah juga mempertanyakan apakah aset-aset yang dimiliki oleh BUP Kepri dalam jangka waktu 5 tahun bisa memberikan dampak bagi masyarakat.
“Itu yang harus dilihat,” tutur dia.
(suaib)
