Infotoday.id.Tanjungpinang – Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Kelautan (IKAFIKRA) UMRAH, Reka Tendra, S.Pi, menyayangkan, sejak berdiri Universitas ini, kurangnya perhatian pemerintah terhadap lulusan Umrah terutama dengan Alumni Fakultas Kelautan bahkan terkesan lepas tangan.
Bagaimana tidak terkesan lepas tangan, dahulu awal berdirinya gaunya luar biasa dengan nama besar Universitas dengan mengaitkan kata Maritim sehingga mendorong anak tempatan berduyun masuk.
Reka mengatakan sampai hari ini serapan dari Alumni sangat sedikit, banyak almni terpaksa bekerja tidak sesuai dengan bidang ke ilmuan bahkan ada yang menjadi sales.
Mereka setelah lulus berharap adanya peluang dan ruang untuk mengabdi dinegeri sendiri yang notabene Alumni mahasiswa kelautan hampir semuanya anak tempatan.
“Tolonglah pemerintah daerah berikan perhatian, paling tidak berikan salurannya agar setelah lulus dapat menerapakan ilmunya, saya perhatikan hampir setiap penerimaan PNS kouta dari sarjana kelautan paling sedikit,” keluh Reka.
“Saya sebagai ketua Alumni, prihatin dengan kondisi ini, saya berharap pemerintah daerah memberikan solusi,” sambungnya.
Sementara Kebijakan Gubernur Kepri terhadap sektor kelautan masih sangat minum, hal itu terbukti dengan tidak dilibatkannya para sarjana Ilmu Kelautan dalam riset maupun pengembangan sektor Kelautan.
Padahal, salah satu program unggulan
Ansar Marlin pada saat kampenye, adalah
optimalisasi potensi kemaritiman, pertambangan dan lingkungan.
“Hingga saat ini, belum tampak kebijakan Gubernur Ansar Ahmad terhadap sektor kemaritiman, terutama menjadikan Kepri sebagai lumbung ikan di Indonesia bagian Barat. Kepri sebagai wilayah Kepulaan, harusnya didorong melalui kebijakan yang berpihak terhadap profesi nelayan,”Jelasnya
Alumni Fakultas Ilmu Kelautan ini mendorong Gubernur Kepri, untuk fokus terhadap program yang dijanjikan pada saat kampaye, yakni program unggulan sektor maritim.
“Ribuan Sarjana Ilmu Kelautan dan Perikanan dari UMRAH harusnya dilibatkan dalam pengembangan sektor Kemaritiman, namun sayang, hingga saat ini ribuan sarjana Ilmu Kelautan belum mendapatkan akses ataupun fasilitas dari pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor Kelautan. Beberapa kebijakan KUBE Budidaya Kelautan hanya dinikmati seklompok oknum, bahkan penuh dengan kepentingan Dewan melalui Pokir,” jelasnya
Sarjana Ilmu Kelautan dan Perikanan UMRAH tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan Provinsi, hal tersebut menunjukkan Gubernur Ansar hanya isapan jempol dalam berbicara kemajuan sektor Kelautan
“Kebijakan-Kebijakan Pemerintah disektor kelautan, harusnya melibatkan Alumni kelautan UMRAH dalam mendorong pertumbuhan ekonomi disektor Keluatan,”Jelasnya
Diketahui, mengawali berdirinya Univeraitas Maritim Raja Ali Haji berupa yayasan yang didirikan oleh Pemprov Kepri, sebagai alasan mengambil nama maritim karena wilayah kepulauan dan harapanya mendapatkan sumberdaya manusia yang handal dapat menggarap perairan kepri.
(Suaib)
